Kesimpulan fatwa MA terhadap Maklumat Presiden 21 Juli 2001

Kelas : XI
Pelajaran : PPKn
Kategori : Sistem Pemrintahan Indonesia
Kata Kunci : Mahkamah Agung, Dekrit Presiden


Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa Maklumat Presiden yang dikeluarkan 21 Juli 2001 melanggar hukum dan tidak sah dimana Dekrit Presiden yang memuat mengenai pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan kepada tangan rakyat dan pengambilan tindakan serta penyusunan badan-badan yang diperlukan guna penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun, serta menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung tersebut dianggap melanggar haluan serta tugas negara yang diemban presiden kala itu sehingga presiden tersebut pun diberhentikan.