Tunjukkan bukti-bukti bahwa, baik VOC maupun pemerintah kolonial Hindia-Belanda melakukan politik ekonomi drainage(penghisapan) di Indonesia

Kelas: XI
Mata Pelajaran: Sejarah
Materi: Penjajahan Belanda
Kata kunci: Hongi, tanam paksa

Pembahasan:

Bukti-bukti bahwa baik VOC maupun pemerintah kolonial Hindia-Belanda melakukan politik ekonomi drainage (penghisapan) di Indonesia adalah monopoli rempah-rempah dan pelayaran Hongi oleh VOC, serta sistem Tanam Paksa oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

Jawaban panjang:

Penjajahan Belanda dibagi menjadi dua bagian, masa kekuasaan VOC, dimana Indonesia dikuasai perusahaan dagang VOC, hingga VOC dinasionalisasi tahun 1800 dan masa kolonial Hindia-Belanda dari tahun tersebut hingga ditaklukkannya Belanda oleh Jepang pada tahun 1942, dimana pemerintah Belanda menguasai langsung Indonesia. Meski berbeda, kedua masa ini ditandai kebijakan Belanda yang mengeksploitasi penduduk Indonesia, misalnya dengan monopoli rempah dengan pelayaran Hongi dan sistem Tanam paksa.

Pelayaran Hongi adalah pelayaran yang dilakukan oleh VOC untuk menjaga monopoli rempah-rempah dengan cara membakar kenun rempah-rempah yang menolah berdagang dengan Belanda atau memproduksi rempah-rempah terlalu besar.

Pada abad ke 17 M, Belanda melakukan monopoli terhadap rempah-rempah di Indonesia. Pada masa itu rempah seperti Pala dan Cengkeh hanya dapat ditanam di beberapa pulau kecil di Maluku seperti kepulauan Banda, dan hasilnya hanya boleh dijual kepada VOC. Sehingga kendali atas pertanian dan perdagangan Maluku memungkinkan VOC untuk meraup keuntungan sebesar- besarnya.

Negeri (desa adat) di Maluku yang melanggar monopoli VOC dan melakukan penanaman rempah tanpa ijin atau perdagangan dengan pedagang dari negara lain seperti Inggris akan ditindak oleh VOC dengan apa yang disebut pelayaran Hongi.

Pada pelayaran ini, Belanda menggunakan pasukan bayaran yang menggunakan perahu kora-kora untuk menyerang negeri yang melawan VOC. Desa yang melawan akan dihancurkan ladang rempah-rempahnya, lahan pertaniannya dibakar dan para penduduknya dibunuh.

Sementara itu Tanam Paksa adalah kebijakan pemerintahan penjajah di Hindia Belanda yang mewajibkan sebagian lahan pertanian untuk dikhususkan untuk ditanami dengan tanaman ekspor, seperti karet, kopi, kina, teh dan tembakau. Kebijakan ini disebut dengan “cultuurstelsel” dalam Bahasa Belanda. Kebijakan ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang memerintah pada tahun 1830–1833.

Dengan kebijakan ini, petani di Hindia Belanda, terutama di Jawa, diwajibkan menanam tanaman produksi di lahannya. Bila tidak ada lahan, mereka wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda.

Dengan Tanam Paksa ini pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan sangat besar, karena mendapat penghasilan dari penjualan hasil bumi dari koloninya ini. Namun karena banyaknya lahan pertanian padi yang diubah menjadi lahan perkebunan, dan karena petani dipaksa menanam tanaman produksi dan bukan padi, terjadi penurunan produksi padi di Jawa. Akibatnya terjadi kelaparan di Jawa akibat kebijakan ini.

Baik monopoli rempah-rempah maupun tanam paksa mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi orang Belanda. Namun kebijakan ini menyebabkan kemiskinan, kelaparan dan kematian bagi penduduk asli Indonesia.